Menu

Mode Gelap
DPRD Barsel Sepakat Kepengurusan Dana Hibah Dikelola pada Dinas Bappeda Ketua Komisi I DPRD Barsel Harapkan Dukcapil Lebih Efektif pada Pemilu Tahun 2023 Mendatang Ingkar Janji, Pemkab HSU Berbalik Arah Tolak Eksekusi Putusan MA Pasar Alabio Jual BBM ke Wadah Jerigen, SPBU PT. Talenta Barito Jaya Disegel Pertamina Orang Ganguan Mental Diamankan Pol PP dan Damkar Kapuas

Nasional · 29 Mar 2023 22:26 WIB ·

Presiden Belum Siap Berikan Keterangan dalam Sidang Uji Formil Perpu Cipta Kerja


 Presiden Belum Siap Berikan Keterangan dalam Sidang Uji Formil Perpu Cipta Kerja Perbesar

JAKARTA– Sebanyak 13 (tiga belas) Serikat Pekerja melalui kuasa hukumnya Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm melaksanakan sidang dalam perkara uji formil Perppu Cipta Kerja dengan nomor perkara 14/PUU-XXI/2023 dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden. Namun ternyata di dalam persidangan, pihak pemerintah menyampaikan permohonan untuk menunda sidang dengan alasan keterangan Presiden belum siap untuk dibacakan.

“Menurut pihak pemerintah, permohonan penundaan disampaikan kepada majelis hakim konstitusi atas permintaan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto karena keterangan Presiden belum siap untuk dibacakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan,”_ ujar M. Raziv Barokah kuasa hukum pada perkara nomor 14/PUU-XXI/2023 dan Senior Associate INTEGRITY Law Firm, Selasa 28 Maret 2023.

Perkembangan terakhir, pada 21 Maret 2023 lalu, DPR melalui sidang paripurna telah menyetujui Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Mengingat Perppu Cipta Kerja ditetapkan Presiden pada tanggal 30 Desember 2022, maka Perppu Cipta Kerja harus mendapat persetujuan pada masa sidang DPR terdekat yang jatuh pada tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan 16 Februari 2023. Akan tetapi sampai pada tanggal 16 Februari 2023 Perppu Cipta Kerja tidak mendapatkan persetujuan DPR. Artinya, DPR telah luput bahwa masa sidang untuk menyetujui Perppu Cipta Kerja sudah terlewati dan oleh karenanya melanggar ketentuan (Pasal 52 ayat (2) UU PPP).

“Penerbitan Perppu Ciptaker sendiri, sudah cacat sejak kelahirannya. Di samping tidak bisa menghadirkan argumentasi yang kokoh atas syarat konstitusional “kegentingan yang memaksa”, DPR akhirnya tidak memberikan persetujuan sebagaimana diatur dalam konstitusi. Pasal 22 ayat (2) dan (3) UUD 1945 mensyaratkan perppu harus disetujui DPR pada masa sidang berikutnya, dan harus dicabut jika tidak mendapatkan persetujuan DPR. Masa sidang berikutnya, berdasarkan Penjelasan Pasal 52 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) adalah, “…masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan”. Itu artinya sudah dilewati pada tanggal 16 Februari 2023 yang lalu. Dengan menyetujui Perppu Ciptaker pada masa sidang DPR sekarang, Presiden dan DPR nyata-nyata melanggar norma UU PPP yang mereka buat sendiri, dan yang lebih membahayakan, dengan ringan tangan melanggar ketentuan UUD 1945,”_ pungkas Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai salah satu kuasa hukum pada perkara nomor 14/PUU-XXI/2023 dan Senior Partner INTEGRITY _Law Firm.

Fakta di atas semakin memperkuat alasan bahwa tidak ada unsur kegentingan yang memaksa dalam penerbitan Perppu Cipta Kerja. Lewatnya masa waktu DPR dalam memberikan persetujuan atas Perppu Cipta Kerja menjukan bahwa Perppu Cipta Kerja ini telah cacat secara formil dalam pembentukannya. Perppu Cipta Kerja yang tidak disahkan hingga masa sidang DPR berikutnya berakhir seharusnya dicabut dan dinyatakan batal demi hukum.

“Alasan adanya kegentingan yang memaksa adalah Bohong Besar karena nyatanya tidak ada kebijakan pemerintah yang harus segera dikeluarkan demi kepentingan rakyat banyak kecuali untuk melayani oligarki bahkan justru dengan mengorbankan rakyat banyak termasuk kaum buruh/pekerja. Dengan gagalnya DPR memberi persetujuan pada masa sidang terdekat semakin menguatkan bahwa kegentingan memaksa itu benar-benar tidak ada, karena masa sidang terdekat itu faktanya memiliki waktu cukup lama yaitu 35 hari yaitu dari tanggal 10 Januari hingga 16 Februari 2023 dan tidak juga berhasil membuahkan persetujuan DPR atas Perppu Cipta Kerja tersebut,” tutup Moh Jumhur Hidayat sebagai salah salah satu Pemohon pada perkara nomor 14/PUU-XXI/2023 dan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). (TIM)

Artikel ini telah dibaca 38 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Cawapres Koalisi Perubahan Sudah Final, Satu Nama Sudah Dikantong Anis

21 Juni 2023 - 12:12 WIB

Tolak Perpu Ciptaker Jadi UU, 15 Serikat Buruh Geruduk MK

11 Mei 2023 - 02:20 WIB

Terima Ketum Partai Golkar di Cikeas, AHY: Kita Butuh Kerja Sama Antar Kekuatan Politik Untuk Bangun Bangsa

30 April 2023 - 18:50 WIB

Lawan Moeldoko, Ketua Partai Demokrat Se-Indonesia Datangi Pengadilan

5 April 2023 - 11:59 WIB

Ibu Brigadir J Soal Vonis Mati Ferdy Sambo: Syukur kepada Tuhan

13 Februari 2023 - 17:03 WIB

Ferdy Sambo Dihukum Mati

13 Februari 2023 - 16:20 WIB

Sambo saat berunding dengan pengacaranya saat divonis mati.
Trending di Nasional