PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya mulai memberlakukan kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di 21 sekolah wilayah Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Hari pertama pelaksanaan PTM atau pada Senin (11/10) dari hasil pantauan dinas terkait berjalan sukses dan kondusif.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Akhmad Fauliansyah mengatakan pelaksanaan Pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di hari pertama di wilayah setempat berjalan lancar.
“Tadi saya sempat berkeliling untuk melihat pelaksanaan PTM terbatas. Kami lihat hari yang melaksanakan bagus” kata Akhmad Fauliansyah di Palangka Raya, Senin.
Pada pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas saat ini ada 21 sekolah wilayah Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah yang melaksanakan PTM terbatas.
“Ke-21 sekolah itu terdiri dari 10 Sekolah Dasar (SD) dan 11 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Mereka dapat melaksanakan PTM terbatas karena sebelumnya juga telah melakukan simulasi yang mana sebelum itu harus memenuhi daftar isian,” katanya.
Diantara daftar isian yang harus dipenuhi seperti melengkapi sarana dan prasarana penerapan protokol kesehatan dengan menyiapkan sarana cuci tangan disertai sabun dan menyediakan “hand sanitizer”.
Selain itu juga menerapkan pembatasan jumlah siswa yang melakukan PTM terbatas, membentuk Satgas COVID-19 di sekolah dan pihak sekolah memastikan seluruh protokol kesehatan diterapkan secara ketat selama proses pembelajaran langsung dilaksanakan.
Pihak sekolah juga wajib melaksanakan standar operasional prosedur PTM terbatas dan wajib menandatangani nota kesepahaman dengan pusat layanan kesehatan (puskesmas) terdekat.
“Sehingga jangan sampai PTM terbatas ini menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19. Untuk itu perlu kerja sama pihak sekolah dan orangtua. Selama pembelajaran siswa tanggung jawab sekolah tapi saat selesai orang tua yang mengambil alih,” katanya.
Akhmad Fauliansyah mengatakan bahwa pelaksanaan PTM terbatas di “Kota Cantik” tak terbatas pada 21 sekolah tersebut. Penambahan atau pengurangan sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dapat terjadi sesuai kondisi di lapangan.
“Jika ada yang mengajukan simulasi akan segera kita proses termasuk mengeluarkan surat. Kita juga akan melihat kesiapan sekolah tersebut. Intinya arahan pimpinan jangan terburu-buru melaksanakan PTM terbatas. Semua harus disiapkan secara matang dan terencana,” demikian Fauliansyah.
