KUALA KAPUAS – Pemerintah Kabupaten Kapuas telah memperoleh Laporan Hasil Evaluasi tahun 2021 atas implementasi Reformasi Birokrasi (RB), Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta hasil pengusulan unit kerja dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, Sekretariat Daerah melalui Bagian Organisasi melaksanakan Rapat Koordinasi bersama seluruh Tim SAKIP dan RB Pemkab Kapuas, Rabu (11/5/2022).
Dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Drs. Septedy, M.Si menyampaikan bahwa hasil evaluasi menjadi gambaran terhadap capaian pelaksanaan RB, SAKIP dan ZI di Kabupaten Kapuas pada Tahun 2021.
“Hasil evaluasi ini masih belum mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2021, sehingga pada tahun berikutnya kita harus bekerja keras untuk meningkatkan implementasi RB, SAKIP dan ZI di Kabupaten Kapuas pada Tahun 2022,” ujarnya.
Sepdety selaku Ketua tim RB dan SAKIP Kabupaten Kapuas berpesan agar rapat ini menjadi media komunikasi dalam mencermati kembali ukuran-ukuran dan indikator penilaian RB, SAKIP dan ZI secara konkrit.
“Bagi perangkat daerah yang mengampu komponen penilaian RB dan SAKIP agar melihat kembali indikator penilaiannya, sehingga hal apa saja yang masih kurang dapat dilengkapi ditahun 2022,” tutupnya.
Sementara itu Kabag Organisasi Ir. Hery Setiawan dalam paparannya menjelaskan bahwa hasil evaluasi RB Tahun 2021 memperoleh kategori CC dan hasil evaluasi SAKIP memperoleh kategori B. Sedangkan 4 perangkat daerah yang diusulkan mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi seluruhnya belum memenuhi kriteria.
“Hasil evaluasi RB dan SAKIP Tahun 2021 mengalami peningkatan dari sisi nilai, namun tidak signifikan dan belum mengubah kategori penilaian, sehingga masih perlu dilakukan peningkatan-peningkatan lebih lanjut,” paparnya.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh seluruh Tim RB dan SAKIP pada tingkat pemerintah daerah yaitu Inspektorat, Bappeda, BKPSDM, BPKAD, Diskominfo, Disarpustaka, Bagian Organsiasi dan Bagian Hukum.
