Menu

Mode Gelap
DPRD Barsel Sepakat Kepengurusan Dana Hibah Dikelola pada Dinas Bappeda Ketua Komisi I DPRD Barsel Harapkan Dukcapil Lebih Efektif pada Pemilu Tahun 2023 Mendatang Ingkar Janji, Pemkab HSU Berbalik Arah Tolak Eksekusi Putusan MA Pasar Alabio Jual BBM ke Wadah Jerigen, SPBU PT. Talenta Barito Jaya Disegel Pertamina Orang Ganguan Mental Diamankan Pol PP dan Damkar Kapuas

Hukum-Kriminal · 12 Jul 2022 14:11 WIB ·

Mardani Maming Lawan Kriminalisasi Via Pra Peradilan, KPK Tidak Siap dan Mangkir Sidang


 Mardani Maming Lawan Kriminalisasi Via Pra Peradilan, KPK Tidak Siap dan Mangkir Sidang Perbesar

JAKARTA – Permohonan pra peradilan atas penetapan tersangka Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani H. Maming oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mulai disidangkan. Mardani, ditetapkan tersangka terkait dengan pemberian Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, ketika mendapat amanah sebagai Bupati periode 2010-2015 dan periode 2016-2018.

Mardani yang juga Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), oleh karena itu PBNU sendiri yang merekomendasikan beberapa orang kuasa hukum, diantaranya, Pimpinan KPK Periode 2011-2015, Bambang Widjojanto, dan Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, serta beberapa kuasa hukum lainnya yang memilih domisili hukum di Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum PBNU (LPBHNU).

Ketua Tim Kuasa Hukum, Bambang Widjojanto menegaskan, permohonan pra peradilan ini diajukan tidak sekedar melawan indikasi kuat terjadinya abuse of power dan pelanggaran atas due process of law dalam proses penetapan sprindik tersangka saja, tetapi juga mendelegitimasi transaksi bisnis dan investasi dengan tudingan korupsi.

“Permohonan Pra Peradilan ini dilakukan untuk membantu mewujudkan pernyataan dan klaim yang kerap dikemukakan KPK sendiri, yaitu: penegakan hukum & pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak boleh melanggar hukum. Itu sebabnya sangat disayangkan ketika KPK tidak bisa hadir dengan alasan sedang menyiapkan dokumen,” ujar mantan Direktur LBH Papua ini.

BW, sapaan akrab Bambang menjelaskan, KPK secara institusi harus diselamatkan agar integritasnya tetap terjaga dalam menjalankan kekuasaannya dari tindakan yang sewenang-wenang, sehingga penyidikan dilakukan tanpa kewenangan dan tanpa harus didukung oleh dua alat bukti yang sah dan kuat. Penyidikan ini juga dilakukan dalam rentang waktu yang sangat cepat dengan melompati tahapan-tahapan pro justitia, sehingga melanggar hukum acara pidana dan SOP Penyidikan KPK sendiri.

Pendeknya, mens rea pidananya sangat bias karena justru terlihat sangat ada motif persaingan bisnis tidak sehat, yang diinstrumentasi dan dikapitalisasi menjadi perkara korupsi menggunakan pranata hukum. “Ketika pemenuhan hak dan kewajiban bisnis antar korporasi dengan underlying transaction yang jelas, perjanjian yang sah, dan bahkan telah mendapat putusan Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pengadilan Niaga kemudian dipaksakan menjadi perbuatan pidana, maka hal demikian, jelas-jelas perbuatan melawan hukum,” hal di atas juga dikonfirmasi dan disetujui oleh Guru Besar Hukum Tata Negara Prof. H. Denny Indrayana, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Dalam rangka pertumbuhan ekonomi kita yang sejalan dengan program pemulihan ekonomi Presiden Joko Widodo pasca pandemi ditambah dengan imbas invasi Rusia ke Ukraina, maka kriminalisasi persoalan bisnis dan keperdataan, jelas-jelas tidak sejalan dengan program dan kebijakan pemerintah untuk pemulihan ekonomi.

“Jika terjadi ketidakpastian hukum dan investasi di tengah turbulensi situasi ekonomi, maka investor cenderung akan wait and see karena persoalan ini sudah menjadi nasional dan bahkan internasional,” tutup Dendy Zuhairil Finsa, kuasa hukum dari LPBH NU. (TIM)

Artikel ini telah dibaca 23 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Bandar Judi Online di Barito Timur Ditangkap, Tabungannya 238 Juta Rupiah

14 Oktober 2022 - 18:15 WIB

Konferensi pers terkait kasus judi online di Mapolres Barito Timur. (FOTO: Dokumen Ist)

Cabuli Bocah 12 Tahun, Pria di Seruyan Janji Menikahi Korban

14 Oktober 2022 - 17:59 WIB

Ilustrasi Pencabulan Anak

Belajar dari Internet, Pria di Lamandau Cetak dan Edarkan Uang Palsu

3 Oktober 2022 - 19:22 WIB

SG saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolres Lamandau.

Pasutri di Palangka Raya Dibunuh, Anaknya Diberi Pendampingan Psikologi

29 September 2022 - 20:27 WIB

evakuasi korban pembunuhan di palangka raya beberapa hari lalu.

Pria Asal Banjarmasin Ditemukan Tewas di Truk Fuso di Barito Selatan

29 September 2022 - 05:31 WIB

Mayat sopir truk fuso saat ditemukan tewas

DPRD Barsel Minta Masyarakat Waspadai Sejumlah Penyakit Pada Musim Hujan

25 September 2022 - 19:44 WIB

Anggota DPRD Barito Selatan, Tri Wahyuni
Trending di Barito Selatan