Kasus mafia harga Liquefied Petroleum Gas subsidi untuk orang miskin telah lama menjadi sorotan publik. Setiap sorotan kerap minim solusi. Kalau pun ada cenderung setengah hati. Yang terkini lebih miris, para terduga mafia LPG subsidi hanya diminta membuat surat pernyataan. Pada hal kalau serius ditelusuri unsur pidananya terang sekali. Bahkan kejahatannya mirip yang dilakukan Menteri Sosial Juliari era Jokowi. Ya sudahlah tidak ada yang melapor.
Soal LPG subsidi, saya dan mungkin pembaca sepakat bahwa itu jatahnya orang miskin dan juga pelaku usaha kecil. Hanya di dapur rakyat jelata-lah LPG subsidi mengepul, bukan di rumah pejabat elit dan mereka yang tak miskin. Hanya para penjual gorengan dan lain sebagainya yang punya hak, bukan usaha restoran mewah dan sejenisnya. Ini semua tentu soal data. Ya data siapa yang miskin dan siapa yang tidak. Tentu pendataan menjadi kunci agar LPG subsidi tidak salah sasar. “Jangan sampai pemerintah sudah mengklaim jumlah orang miskin menurun tetapi pasokan LPG subsidi minta ditambah,”
Ketiadaan data orang miskin yang valid kerap memberikan ruang bebas bagi para mafia LPG subsidi untuk menentukan siapa pembelinya, sejauh itu menguntungkan. Mereka sekehendak hati menentukan harga tanpa nurani. Semua yang datang membeli dengan harga tinggi adalah orang miskin versi pangkalan LPG. Dan ketika yang benar-benar miskin mau membeli sesuai aturan, alasannya habis. Ini sedih sekali.
Tak hanya soal harga yang sesuka hati dipatok para penyamun subsidi, deretan kejahatan lainnya seperti manipulasi data dan tanda tangan pembeli LPG subsidi kerap sepaket. Laporan ke Agen hingga ke Pertamina tentu fiktif.
Deretan kejahatan mafia LPG Subsidi yang dibeberkan diatas cukup mudah ditelusuri dan dihabisi secara hukum. Akan tetapi, semuanya butuh nyali dari mereka yang punya hati nurani. Ketika Bupati dan Polisi berani, tentu mafia LPG bisa ditumpas habis tanpa pilih kasih. Kasus ini tidak menjadi abadi. Rakyat pun bisa menikmati haknya yang tidak dikatrol selangit.
Keberanian untuk menumpas para pelaku mafia LPG bukan sekedar rapat sana-rapat sini lalu hasilnya hanya diberi peringatan. Tidak juga solusinya menggelar pasar penyeimbang LPG yang tentunya memakan biaya yang tidak sedikit dan ada kesan pencitraan politik. Rakyat butuh mafianya dihabisi, dicarikan solusi efektif untuk distribusi agar hak mereka tidak dikebiri sana-sini.
Doa Masyarakat miskin: Ya Tuhan semoga Bupati dan polisi kami berani habisi mafia LPG Subisidi. Amin.
(Tulisan ini adalah sebuah catatan redaksi).
