PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menegaskan hilirisasi industri di Kalimantan Tengah harus dilakukan mulai saat ini, sehingga bernilai lebih baik dan memberikan manfaat untuk masyarakat sekitarnya.
“Saya sudah menyurati kementerian terkait, bahwa bahan mentah bauksit per Januari 2022 tidak boleh keluar dari Kalimantan Tengah, bahan mentah harus bisa diolah, minimal barang setengah jadi,” tegas Sugianto melalui keterangan persnya yang diterima di Palangka Raya, Minggu.
Indonesia tercatat memiliki cadangan bauksit mencapai 2,96 miliar ton dan diperkirakan mencapai 92 tahun, sedangkan di Kalimantan Tengah bauksit merupakan salah satu diantara SDA yang melimpah.
“Melihat hal ini kita harus bijak, tidak bisa kita eksplorasi membabi buta tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan nilai manfaat yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Langkah yang dilakukan Sugianto Sabran terkait penghentian sementara berupa SDA bahan mentah bauksit keluar dari Kalimantan Tengah sangatlah beralasan, sebab kurang berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.
Hilirisasi menjadi sangat penting karena akan berdampak pada perekonomian secara luas, diantaranya penyerapan tenaga kerja serta peningkatan PAD yang dapat dirasakan melalui pembangunan berbagai sektor strategis.
Sugianto menjelaskan, sebagai seorang gubernur yang merupakan “Bapak” bagi masyarakatnya, tentu memiliki tanggung jawab yang teramat besar dan tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan dapat dirasakan segenap masyarakat Kalimantan Tengah.
Bahkan dalam beberapa kesempatan ia seringkali menyampaikan, SDA di Kalimantan Tengah sangat melimpah, sehingga sudah seharusnya dapat dirasakan seluruh masyarakat, baik di sektor pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur.
Oleh karenanya, hilirisasi merupakan salah satu fokus Sugianto Sabran dalam mengoptimalkan pengelolaan SDA agar dapat ditingkatkan nilai gunanya sebelum dipasarkan keluar daerah, serta mampu menyerap tenaga kerja setempat.
“Hilirisasi yang dicita-citakan adalah untuk mensejahterakan masyarakat Kalimantan Tengah, bukan untuk menyejahterakan segelintir orang saja dan menyisakan dampak buruk khususnya bagi masyarakat setempat,” jelasnya.
Kendati demikian, ia memaparkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menjamin iklim usaha khususnya keamanan berinvestasi. Pihaknya selalu terbuka kepada semua pihak yang ingin berinvestasi dan akan memberikan layanan yang cepat dan tepat.
“Namun kami juga tidak akan ragu-ragu untuk bertindak tegas terhadap praktik berusaha yang tidak sesuai dengan ketentuan,” ungkap Sugianto.
ANTARA
