Menu

Mode Gelap
DPRD Barsel Sepakat Kepengurusan Dana Hibah Dikelola pada Dinas Bappeda Ketua Komisi I DPRD Barsel Harapkan Dukcapil Lebih Efektif pada Pemilu Tahun 2023 Mendatang Ingkar Janji, Pemkab HSU Berbalik Arah Tolak Eksekusi Putusan MA Pasar Alabio Jual BBM ke Wadah Jerigen, SPBU PT. Talenta Barito Jaya Disegel Pertamina Orang Ganguan Mental Diamankan Pol PP dan Damkar Kapuas

Barito Selatan · 7 Apr 2022 11:38 WIB ·

DPRD Gelar RDP Bersama Instansi Terkait, Bahas Perijinan Galian C di Barsel


 Ketua DPRD Barsel, HM Farid Yusran MM, usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama instansi terkait soal perizinan galian C di kabupaten setempat pada Ruang Rapat Gabungan Komisi, Rabu (6/4/2022). Perbesar

Ketua DPRD Barsel, HM Farid Yusran MM, usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama instansi terkait soal perizinan galian C di kabupaten setempat pada Ruang Rapat Gabungan Komisi, Rabu (6/4/2022).

BUNTOK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel), menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama instansi terkait soal perizinan galian C di kabupaten setempat pada Ruang Rapat Gabungan Komisi, Rabu (6/4/2022).

RDP yang membahas perizinan galian C dilakukan bersama Badan Pengelola Keuangan Angaran Daerah (BPKAD), Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Camat se-Barsel.

“Di dalam rapat tadi, kami meminta kepada pihak terkait agar membantu menerbitkan perizinan, walau pun pengurusan perizinan berada di pusat,” ungkap Ketua DPRD Barsel, HM Farid Yusran MM, usai memimpin rapat.

Menurutnya, galian C merupakan salah satu keperluan masyarakat maupun pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

“Begitu juga masyarakat, misalnya masyarakat mau bikin rumah di daerah rendah mau timbun buat halaman, perlu untuk galian C pasir atau pun tanah uruk. Sementara izinnya sulit,” katanya.

Galian C, lanjutnya, mendapat rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat.

“Nyatanya gak ada dari Dinas Perizinan, jadi selama ini kalau dalam bahasa agama bid’ah hanya mengada-ada,” tegasnya.

Dewan, sambungnya, mengingatkan, masyarakat jangan dibiarkan terpaksa mengerjakan yang pekerjaan ilegal untuk menutupi keperluan hidupnya, karena pemerintah mempersulit pengurusan perizinan.

“Intinya Pemerintah itu ada untuk mudahkan masyarakat,” lanjutnya.

Ia menambahkan, jika perizinan di SDM ditarik semua, tentu menyulitkan masyarakat dan hal tersebut tentunya tidak benar.

“Saya sebagai wakil rakyat sangat menolak, tidak sepakat dengan izin yang ditarik, apa gunanya UU Cipta Kerja yang dibilang Presiden Jokowi untuk memudahkan masyarakat kok malah mempersulit masyarakat. Jadi kita minta kepada pemerintah daerah proaktif untuk berkoordinasi, sehingga masyarakat ini diberikan kemudahan-kemudahan untuk bisa mendapatkan izin,” pungkasnya. (Kastumetadi)

Artikel ini telah dibaca 15 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Pemkab Kapuas Gelar Bimtek Terkait Aplikasi Srikandi di Batam

28 Juni 2024 - 14:32 WIB

Pemkab Barsel Siapkan 100 Ekor Sapi Kurban untuk Idul Adha

16 Juni 2024 - 17:28 WIB

Pj Bupati Barsel Blusukan ke Pasar Tabak Kanilan Jelang Idul Adha

16 Juni 2024 - 17:06 WIB

Pesan Pj Bupati Barsel Kepada 6 Kadis yang Baru Dilantik: Jadi Work Leader dan Role Model

14 Juni 2024 - 21:29 WIB

Pj Bupati Lantik 6 Pejabat di Barsel Jadi Kepala Dinas

14 Juni 2024 - 21:25 WIB

DPRD Apresiasi Operasi Pasar Murah Pemprov Kalteng di Barito Selatan

14 Juni 2024 - 19:42 WIB

Trending di Barito Selatan