Menu

Mode Gelap
DPRD Barsel Sepakat Kepengurusan Dana Hibah Dikelola pada Dinas Bappeda Ketua Komisi I DPRD Barsel Harapkan Dukcapil Lebih Efektif pada Pemilu Tahun 2023 Mendatang Ingkar Janji, Pemkab HSU Berbalik Arah Tolak Eksekusi Putusan MA Pasar Alabio Jual BBM ke Wadah Jerigen, SPBU PT. Talenta Barito Jaya Disegel Pertamina Orang Ganguan Mental Diamankan Pol PP dan Damkar Kapuas

Barito Selatan · 12 Des 2022 19:51 WIB ·

DPRD Barsel Minta TPAD Serahkan DPA Terkait Dana Cadangan Tahapan Pemilu


 Ketua Komisi II DPRD Barsel, Ensilawatika Wijaya. Perbesar

Ketua Komisi II DPRD Barsel, Ensilawatika Wijaya.

BUNTOK-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Selatan meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera menyerahkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) terkait dana cadangan anggaran tahapan Pemilu Tahun 2023. Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Barsel dari Fraksi PDI Perjuangan, Ensilawatika Wijaya, Senin (12/12).

“Kenapa kita minta ya supaya kita tahu mata anggaran dan berapa jumlah riilnya yang nantinya menjadi bahan pertimbangan kami,” tegas Ensilawati.

Lebih jauh, politisi PDIP ini mengatakan kepastian jumlah anggaran yang dihibahkan kepada KPU dan Bawaslu ini nantinya sangat penting untuk diketahui, agar tidak bermasalah di kemudian hari dan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin guna kelancaran pelaksanaan tahapan Pemilu.

“Yang penting menurut saya, hibahnya itu ditaruh di mana (jenis anggarannya apa), ” tegasnya.

Sorotan terkait dana cadangan untuk anggaran tahapan pemilu juga disoroti oleh anggota DPRD dari fraksi Gerakan Demokrasi Amanat Keadilan (GDAK) Rahmanto Rahman. Ia mengatakan harusnya KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu sudah mengajukan rincian jumlah anggaran yang diperlukan secara riil, bukan dikira-kira.

“KPU dan Bawaslu jangan kira-kira soal anggaran. Harus riil rinciannya,” pintanya.

Menjawab hal itu, Kepala Bappeda Barsel, Jaya Wardana, dana hibah yang merupakan dialihkan dari dana cadangan ini, sebagaimana petunjuk dari provinsi, memang ditujukan untuk pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2024.

Karena apabila tetap menggunakan dana cadangan, maka dikhawatirkan akan berbenturan dengan aturan, sebab di Barsel belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) terkait dana cadangan tersebut.

Dia mengatakan, ini hanyalah sebuah solusi yang ditawarkan oleh TAPD kepada DPRD, untuk mengcover kebutuhan dana bagi penyelenggara pemilu baik itu KPU maupun Bawaslu.

Menurut Jaya apabila hal ini disetujui, maka nantinya TAPD akan meminta KPU dan Bawaslu mengajukan rincian anggaran yang dibutuhkan, agar bisa ditetapkan berapa jumlah dana yang diperlukan untuk dihibahkan.

“Nanti kita carikan lagi solusi berikutnya, bisa saja dana tersebut dicairkan per tahapan sesuai dengan permohonan dan kebutuhan yang diajukan oleh KPU dan Bawaslu,” usulnya.

“Jadi nantinya kalaupun dana tersebut tidak habis, maka akan kita kembalikan ke kas daerah menjadi SiLPA. Jadi tidak semua dana itu diserahkan kepada mereka,” pungkas Jaya Wardana.

Artikel ini telah dibaca 19 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

DPRD Barsel Minta Orang Tua Awasi Anak dalam Penggunaan Medsos

24 September 2023 - 09:22 WIB

Anggota DPRD Barito Selatan, Tri Wahyuni

Ketua DPRD Barsel Ajak Kaum Milenial Barsel Gunakan Media Digital untuk Hal-hal Positif dan Produktif

24 September 2023 - 08:20 WIB

DPRD Barsel Sepakat Bahas Raperda Pajak dan Retribusi Daerah Serta Kota Ramah Anak

19 September 2023 - 19:20 WIB

Dua Raperda Diterima DPRD, Pj Bupati Barsel Ucapkan Terima Kasih

19 September 2023 - 19:16 WIB

Soal Raperda Kota Ramah Anak dan Retribusi Daerah, Ketua DPRD Barsel: Akan Kita Bahas Sesuai Tahapannya

19 September 2023 - 18:38 WIB

Pemkab Barsel Sampaikan 2 Raperda ke DPRD

19 September 2023 - 18:34 WIB

Trending di Barito Selatan