Menu

Mode Gelap
DPRD Barsel Sepakat Kepengurusan Dana Hibah Dikelola pada Dinas Bappeda Ketua Komisi I DPRD Barsel Harapkan Dukcapil Lebih Efektif pada Pemilu Tahun 2023 Mendatang Ingkar Janji, Pemkab HSU Berbalik Arah Tolak Eksekusi Putusan MA Pasar Alabio Jual BBM ke Wadah Jerigen, SPBU PT. Talenta Barito Jaya Disegel Pertamina Orang Ganguan Mental Diamankan Pol PP dan Damkar Kapuas

Opini · 15 Jun 2023 08:31 WIB ·

Denny Indrayana Soal Keputusan Sistem Pemilu: Semoga MK Tidak Masuk dalam Pusaran Politik Praktis


 Denny Indrayana Soal Keputusan Sistem Pemilu: Semoga MK Tidak Masuk dalam Pusaran Politik Praktis Perbesar

Menanggapi rencana konpers MK yang khusus didedikasikan menanggapi pernyataan saya, izin saya kutip ulang rilis halaman 2 (dua) saya kemarin Selasa, 14/06:

Saya ingin tegaskan, apapun putusan MK kamis lusa (besok) semoga dapat menguatkan sistem pemilu kita, dan tidak menjadi bagian dari strategi pemenangan Pemilu 2024 untuk sekelompok kekuatan politik semata. Kita tentu mendorong MK yang tetap independen, termasuk dalam memutus perkara yang sarat kepentingan politik termasuk soal pemilu, antikorupsi dan sejenisnya, atau disebut political question cases.

Saya terpaksa mengkritisi, bahwa putusan MK yang terakhir, terkait perpanjangan satu tahun masa jabatan pimpinan KPK, sarat dengan aroma kuat strategi Pilpres 2024; yaitu Ketika KPK masih diperlukan dalam manajemen pilah-pilih perkara, mana kasus yang dipetieskan karena berkait dengan kawan koalisi, serta mana kasus yang diangkat karena menyangkut dengan lawan oposisi.

Saya menghormati MK, dan karenanya menyampaikan sikap dan pandangan kritis, termasuk melakukan pengawalan lewat kampanye publik (public campaign) dan kampanye media (media campaign). Rasa hormat tidak selalu harus diwujudkan dengan puja-puji yang menghanyutkan, tetapi bisa pula dengan teguran sayang yang mengingatkan. Meskipun, saya sangat mengerti pengawalan kritis demikian rawan disalahpahami sebagai bentuk intervensi, dan karenanya mudah dijerat dengan delik pidana, atau kriminalisasi.

Saya juga memahami, Pertimbangan 3.19 Putusan MK Nomor 1—2/PUU-XII/2014, dalam pengujian UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang penetapan perppu MK, pasca ditangkapnya Ketua MK Akil Mochtar, karena kasus tindak pidana korupsi. Dalam pertimbangan tersebut, MK mengklasifikasikan setiap tekanan kepada hakim, termasuk tekanan publik sebagai gangguan terhadap prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman, dan dapat diketagorikan sebagai contempt of court.

Namun, izin saya menyampaikan pandangan, pertimbangan demikian hanya tepat jika sistem penegakan hukum kita juga sudah ideal dan jauh dari praktik koruptif peradilan. Ketika semua penegak hukum menjunjung etika profesionalitas dan integritas melawan praktik mafia peradilan. Namun, di saat sekarang, ketika masih ada oknum di Mahkamah Agung yang terjerat kasus mafia hukum dan tengah berkasus di KPK; ataupun MK pun pernah punya noda hitam kasus korupsi yang menjerat Ketua dan Hakim konstitusinya, maka salah satu jaring pengaman yang justru harus dilakukan adalah mendorong kuatnya kepe
ntingan dan kontrol publik (public control).

Kontrol melalui penyampaian pendapat semestinya dilihat sebagai bentuk partisipasi publik yang bermakna (meaningful public participation), untuk menjaga agar MK tidak masuk ke dalam pusaran politik praktis, termasuk ke dalam jebakan strategi pemenangan Pileg dan Pilpres 2024.

Karena, berbeda dengan kekuatan politik dan oligarki-bisnis, yang bisa menggunakan tangan besi kekuasaan dan tumpukan dana untuk menggoda oknum hakim di peradilan, rakyat biasa seperti kita hanya punya suara untuk bicara, dan pendapat untuk disampaikan, terkadang memang secara lantang, demi untuk menjaga agar keadilan tidak dijadikan komoditas transaksi politik ataupun diperjualbelikan.

Bismillah, keep on fighting for the better Indonesia.
Rockhampton (Rocky), 13 Juni 2023

Artikel ini telah dibaca 16 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Kuasa Hukum Denny Indrayana Soal Laporan MK ke Organisasi Advokat: Tidak Ada Klausul yang Dilanggar Denny

16 Juni 2023 - 19:04 WIB

Terima Kasih PT Prima Security Indonesia

6 Juni 2023 - 10:07 WIB

Salah satu bagian dari proses pendidikan satpam angkatan ke 28 PT Prima Security Indonesia pada Mei 2023. (FOTO: Dokumen Ist).

Habisi Mafia LPG Subsidi: Menanti Nyali Bupati dan Polisi

14 Mei 2023 - 15:24 WIB

Penggunaan motor plat merah untuk pengangkutan LPG Subsidi dalam jumlah banyak. (FOTO: Dokumen Baritoinfo.com)
Trending di Opini